Kredit Bermasalah / Kredit Macet ( Non Performing Loan ) Dalam Perbankan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang kualitas kredit, dimana dalam peraturan tersebut, kualitas kredit dapat digolongkan menjadi 5 (lima) yaitu Lancar (Pass), Dalam Perhatian Khusus (Special Mention.), Kurang Lancar (Substandard), Diragukan (Doubtful), dan Macet (Lost).

Kemudian lebih spesifik dijelaskan oleh Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, dalam bukunya Manajemen Perbankan yang diterbitkan oleh BPFE (2002) hal 462,  Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Lebih lanjut diterangkan oleh Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, Kredit dapat digolongkan dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Berdasarkan prospek usaha

• Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
• Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
• Manajemen yang sangat lemah.
• Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi. 20
  1. Berdasarkan keuangan debitur
• Mengalami kerugian yang besar.
• Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
• Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
• Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.
  1. Berdasarkan kemampuan membayar
• Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
• Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada.

Berdasarkan pengertian di atas maka kredit macet dalam dunia Perbankan dapat dikatakan merupakan suatu risiko terhadap Perbankan dalam hal ini Bank Banten sebagai Kreditur dengan nasabah maupun pihak lain (Debitur) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam pada awalnya yang di dalamnya mengikat suatu janji pembayaran pada jangka waktu yang telah disepakati;

Hal tersebut juga disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Meskipun Kredit Macet merupakan Risiko bagi Perbankan dalam hal ini Bank Banten akan tetapi perlu adanya pengendalian kredit macet untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan juga untuk pengawasan pengamanan kekayaan Bank itu sendiri.

Kemudian terkait pengendalian kredit itu sendiri pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua cara yaitu pengendalian preventif dan pengendalian represif, sebagaimana dijelaskan oleh Pudjo Mulyono pada bukunya “Bank Budgeting” (1996) yang diuraikan sebagai berikut :

1. Teknik Pengendalian Preventif

Teknik pengendalian preventif adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Teknik pengendalian prevenif dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap dibitur dengan menggunakan prinsip 6C, yang meliputi : character, capacity, capital, collateral, condition of economi dan constraint.

1. Teknik Pengendalian Represif

Teknik pengendalian represif adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan. Strategi penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain :

• Melalui negosiasi bank dengan debitur, bank dapat melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barang agunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik.
• Pemberian surat tagihan 1, 2, dan 3. Pemberian surat tagihan dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit.
• Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi, yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan lain-lain.
• Debitur macet dinyatakan pailit karena insolvency atau bangkrut, penagihannya dapat diajukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), di mana kedudukan bank dapat sebagai kreditur preferent, bilamana bank telah melakukan pengikatan agunan, maka bank berhak menjual secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku, dengan konsekuensi apabila hasil lelang masih ada sisa, maka sisa tersebut harus diserahkan kepada BHP dan apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka sisa utang yang tidak terbayarkan tetap merupakan utang debitur yang harus dibayar. Dengan demikian teknik pengendalian kredit macet pada umumnya adalah memperkecil risiko bahkan sampai menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah terjadi. Dari kedua langkah teknik pengendalian kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam langkah-langkah teknik pengendalian kredit macet harus dimulai sedini mungkin sebelum variable penyebabnya berpengaruh terhadap aktivitas bank.