Identifikasi Jenis Piutang Yang Dapat Di Cessie Serta Benefit Yang Dapat Diberikan Kepada Calon Penerima Cessie

Identifikasi Jenis Piutang yang Dapat Di Cessie Serta Benefit yang Dapat Diberikan Kepada Calon Penerima Cessie

Bahwa istilah Cessie dalam Perbankan merupakan salah satu cara pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga meskipun hak tagih berpindah ke pihak ketiga dengan kata lain pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga dengan metode cessie, tidak akan berakibat berakhirnya perjajian kredit dalam artian perjanjian pokok tidak berakhir karena sifat accesoir maka melekat juga hak bagi penerima Cessie untuk melakukan pelelangan terhadap Jaminan apabila debitur cidera janji (wanprestasi);

 

Bahwa Piutang yang dialihkan di dalam perjanjian cessie itu memberikan hak tagih kepada penerima cessie atas setiap dan seluruh jumlah-jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank selaku kreditur tersebut mengakibatkan beralihnya hak tagih atau piutang atas debitur yang bersangkutan kepada pihak ketiga yang kemudian menggantikan kedudukan kreditur lama sebagai kreditur yang baru.14 Dalam cessie, pengambilalihan piutang bank oleh pihak ketiga bukan berarti hanya piutang saja yang diambilalih, tetapi disertai juga dengan pengambilalihan hak dan kewajiban bank, termasuk beralihnya jaminan utang debitur;

 

Bahwa dengan beralihnya hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada kreditur baru, termasuk beralihnya jaminan debitur, maka ada aturan yang harus dilakukan kreditur baru terkait beralihnya jaminan debitur yaitu dengan mendaftarkan peralihan jaminan debitur pada lembaga jaminan yang mengikat jaminan tersebut. Pendaftaran peralihan ini bertujuan agar beralihnya jaminan debitur yang diikat oleh lembaga jaminan itu mengikat/berlaku pada kreditur baru;

 

Bahwa terhadap Peralihan hak tanggungan dilakukan oleh kreditur baru di kantor pertanahan di wilayah hukum dimana objek jaminan hak tanggungan itu berada dan terdaftar, dengan membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengalihan kredit, yaitu identitas pihak yang mengalihkan (kreditur lama) dan yang menerima pengalihan (kreditur baru), Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) yang dibuat di hadapan Notaris serta dokumen-dokumen milik debitur yang sebelumnya berada di dalam penguasaan kreditur lama;

 

Bahwa setelah adanya peralihan Hak Tanggungan sebagaimana diatas, maka Kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan apabila debitur wanprestasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UUHT memberikan hak separatis kepada pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan eksekusi jaminan apabila debitur cidera janji, yang dikutip sebagai berikut:

 

Pasal 6:

 

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

 

Pasal 20:

  • Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :
    1. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
    2. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya

 

Bahwa terkait proses pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut “PMK 27/PMK. 06/2016 Tahun 2016”);

 

Bahwa Pasal 6 PMK 27/PMK. 06/2016 Tahun 2016 menjelaskan “Lelang Eksekusi terdiri dari:

  1. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
  2. Lelang Eksekusi Pengadilan;
  3. Lelang Eksekusi Pajak;
  4. Lelang Eksekusi Harta Pailit’
  5. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT);
  6. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  7. Lelang Eksekusi Barang Rampasan;
  8. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia;
  9. Lelang Eksekusi Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara-Bea Cukai;
  10. Lelang Barang Temuan;
  11. Lelang Eksekusi Gadai;
  12. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,dan;
  13. Lelang Eksekusi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

 

Bahwa berdasarkan Pasal 11 (1) PMK 27/PMK. 06/2016 Tahun 2016 menjelaskan “Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang”;

 

Bahwa terkait syarat-syarat pelelangan hak tanggungan diatur dalam Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktorat Jendral Kekayaan Negara Nomor 2 /KN/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang menyebutkan:

 

Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari:

  1. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
  • salinan/fotokopi Perjanjian Kredit; salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
  • fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
  • salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
  • salinan/fotokopi bukti bahwa:
    1. debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan
    2. debitor telah pailit, berupa:
  • putusan pailit; dan salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawas atau Berita
  • Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainya keadaan insolvensi; atau
    1. debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank Beku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
  • surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana; dan
  • salinan/fotokopi Laporan penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/penaksiran yang memuat tanggal penilaian/penaksiran, dalam hal nilai limit kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
  • salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

 

  1. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
    • salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN. Dalam hal pemilik jaminan bukan debitor maka pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;
    • bukti pengumuman lelang;
    • SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
    • salinan/fotokopi Laporan Penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; dan
    • Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (Akta de Command).

 

 

Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka pelelangan tidak akan dapat dilaksanakan oleh KPKNL;

 

Bahwa demikian pula terhadap jaminan fidusia debitur, bahwa jika piutang dialihkan kepada kreditur baru, maka fidusia yang menjamin utang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia tanpa menyebabkan perjanjian kredit antara debitur dan kreditur baru hapus. Jadi, hak dan kewajiban kreditur lama secara hukum beralih kepada kreditur baru. Tetapi, ada kewajiban bagi kreditur baru untuk mendaftarkan pengalihan piutang yang terjadi karena cessie tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sama hal nya dengan pendaftaran pengalihan hak tanggungan, pada pengalihan fidusia kreditur baru juga harus menyerahkan dan/atau memperlihatkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin dengan fidusia dari kreditur lama kepada kreditur baru yaitu Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) yang dibuat di hadapan Notaris;

 

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sudah jelas dan terang pihak yang berhak untuk melakukan eksekusi jaminan adalah pemegang hak tanggungan dalam hal ini adalah penerima cessie;

 

Bahwa kemudian penerapan Cessie juga berkaitan dengan potensial provit lost karena adanya benefit-benefit yang ditawarkan kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah penerima Cessie sehingga harus diatur nilai batas terendah dari nilai yang akan diterima Pihak Bank Banten (contoh untang 100 juta, dijual ke bank BCA paling rendah 20jt);

 

Bahwa mengenai benefit tersebut, perlu dipikirkan juga oleh Bank Banten apabila ada calon cesionaris yang hanya ingin menerima cessie dari sebagian nilai piutang (ini mungkin terjadi jika ada penawaran dari calon cesionaris);

 

Add a Comment

Your email address will not be published.

Consultations Now

SPECIAL ADVISORS